[Bab 4] Bagian 1①

1. Sistem hukum Jepang terdiri dari tiga tingkat.

Konstitusi Jepang disusun untuk membimbing negara dan warga negara dalam arah yang tepat. Berbagai hukum ditetapkan untuk mewujudkan konstitusi.

Undang-undang:
Ketentuan hukum yang ditetapkan oleh keputusan Diet (Parlemen Jepang).
Menyatakan isi dasar.

Peraturan kabinet:
Ditetapkan oleh Kabinet Biasanya, memiliki “Perintah untuk pelaksanaan” di bagian akhir.

Peraturan menteri:
Ditetapkan oleh Menteri “Perintah tentang ______” menunjukkan standar tertentu.

Pemberitahuan publik: ditetapkan oleh Menteri. Seringkali terutama berisi konten teknis. Menyediakan informasi.

Notifikasi: Ini adalah instruksi yang dikeluarkan oleh kantor pemerintah tingkat lebih tinggi ke kantor pemerintah tingkat lebih rendah. Aturan ini menunjukkan tentang penafsiran hukum dan peraturan, kebijakan operasional, dan instruksi tentang pendidikan keselamatan dan kesehatan, dll.

2. Cara membaca ketentuan hukum dan peraturan

(* Sebagai aturan umum, penomoran dalam ketentuan hukum ditulis dengan angka Arab.)

Pada tingkat atas, ada pasal, seperti “Pasal ___ – 2”.

Pasal terdiri dari ayat. Angka “1” dihilangkan untuk Ayat 1, dan penomoran dimulai dengan 2.

Ayat mungkin memiliki butir bernomor untuk menentukan urutan secara lebih rinci. (➡ Penomoran butir berawal dari 1)

* (Tanda kurung) di tengah-tengah suatu ketentuan mengindikasikan informasi tambahan atau pengecualian atas teks utama, sehingga bagian ini dibaca belakangan.

[Situs referensi]

・Pusat Informasi Lanjutan Keselamatan dan Kesehatan Jepang – Hukum, statistik, dan informasi lainnya

・Keselamatan Tempat Kerja: Statistik, contoh kecelakaan, dan informasi lainnya

・Situs web Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan (beranda) – hukum, peraturan, notifikasi, pemberitahuan publik, dll. ➡ Hukum dan peraturan di bawah wewenang kementerian ➡ Hukum dan peraturan, pemberitahuan publik, notifikasi, di bawah wewenang kementerian